Top Guidelines Of agus joko pramono
Top Guidelines Of agus joko pramono
Blog Article
“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?
Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki izin operasional yang lengkap, apakah BPK telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah BPK telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik, dan apakah BPK telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and correct test. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Impacts of spouse and children entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating purpose of earnings management and board independence
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPK memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja BUMN, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi: BPK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Misalnya, dengan menggunakan sistem audit berbasis teknologi, BPK dapat mengakses facts secara authentic-time, menganalisis info secara lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan transparansi proses audit. Kolaborasi dengan Stakeholders: BPK dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholders, seperti Kementerian BUMN, DPR, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu BPK mendapatkan informasi yang lebih lengkap, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat pengawasan terhadap kinerja BUMN.
Sistem pelayanan pengaduan on the net berbasis Net pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja BUMN dalam mencapai tujuan dan focus on yang ditetapkan.
"It is an honor and a privilege to get involved in IDI's mission to develop up and scale-up SAIs the world in excess of. Ideally, I'll provide some amount of the collective knowledge of BPK in its position of coordination within Indonesia, across ASEANSAI and international Group within the INTOSAI plus the United Nations.
IDI creates Global Public Products on various subject areas related into the perform of SAIs. These publications follow a rigorous protocol of good quality assurance and they are freely accessible to all.
Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan publik, apakah BPK telah melakukan audit interior secara berkala, dan apakah BPK telah menerapkan sistem pengendalian interior yang memadai.
Furthermore, he has participated in quite a few Intercontinental workshops and classes and has contributed like a speaker in Global boards, including the United Nations conferences on SDGs and within the INTOSAI Congress.
Kompleksitas Struktur Organisasi: Struktur organisasi BUMN yang kompleks, dengan berbagai anak perusahaan dan entitas terkait, dapat mempersulit BPK dalam melakukan audit dan pengawasan secara komprehensif. Hal ini membutuhkan upaya ekstra untuk memahami hubungan antar entitas dan aliran dana yang kompleks.
Pengawasan BPK terhadap BUMN mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis laporan keuangan hingga evaluasi proses pengambilan keputusan dan implementasi software.
Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan check here pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.